Sandal Kulit Untuk Sang Raja

Sandal Kulit Untuk Sang Raja

Sandal Kulit Untuk Sang Raja

 

Dahulu, disebuah kerajaan yang mamkmur

ada seorang Raja ingin berkeliling negeri untuk melihat keadaan rakyatnya. Iapun memutuskan untuk berjalan kaki, namun baru beberapa meter saja berjalan di luar istana, kakinya terluka karena terantuk batu. Sang rajapun berpikir, ‘Ternyata jalan-jalan di negeriku ini jelek sekali, aku harus memperbaikinya.”
Maharaja lalu memanggil seluruh menteri istana, ia memerintahkan untuk melapisi seluruh jalan-jalan di seluruh negeri dengan kulit sapi yang terbaik. Segera saja para menteri istana melakukan persiapan-persiapan dengan mengumpulkan sapi-sapi dari seluruh negeri.

Ditengah-tengah kesibukan yang luar biasa itu

datanglah seorang pertapa menghadapsang araja. Pertapa itupun berkata kpeada sang raja, “Wahai Paduka, mengapa Paduka hendak membuat sekian banyak kulit sapi unutk melapisi jalan-jalan di negeri ini. Padahal, yang Paduka perlukan hanyalah dua potong kulit sapi untuk melapisi telapak kaki Paduka saja”. Sang rajapun berpikir sejenak, lalu ia berkata. “Kau benar, sesungguhnya yang aku butuhkan hanyalah dua potong kulit sapi seukuran kakiku”. Konon sejak itulah dunia menemukan kulit pelapis telapak kaki yang kita sebut “sandal”.

Kawan, kadangkala untuk membuat dunia menjadi tempat yang nyaman

kita harus mengubah cara pandang akan dunia, hati kita, dan diri kita sendiri, bukan dengan jalan mengubah dunia itu terlebih dahulu.
Kita seringkali keliru dalam menafsirkan dunia. Dunia ada dalam pikiran kita. Kadang kita merasa dunia ini hanyalah suatu bentuk personal milik kita sendiri, dan pemain di dalamnya adalah kita sendiri. Bahkan tak ada orang lain yang terlibat disana. Sebab, seringkali dalam pandangan kita, dunia adalah bayangan kita sendiri.
Ya, memang jalan kehidupan yang kita tempuh akan terjal dan berbatu. Namun, Manakah yang kita pilih, melapisi setiap jalan itu dengan permadani berbulu agar kita tak pernah merasakan sakit atau melapisi hati kita, agar kita dapat bertahan melalui jalan-jalan dimanapun?

Baca Juga :

PEREKONOMIAN INDONESIA

PEREKONOMIAN INDONESIA

PEREKONOMIAN INDONESIA

 Perekonomian Indonesia dalam sistemnya

menggunakan system perekonomian campuran atau bisa dikatakan system ekonomi  perpanduan system ekonomi kapitalis dengan system sosialis yang  perekonomian dijalankan oleh warga Negara, pihak swasta , dan badan badan perekonomian tetapi pemerintah melakukan pengawasan dan mengatur  jalannya perekonomian.

    Sektor – sektor yang berjalan di Indonesia adalah sektor agraris,ekstraktif,industry,niaga dan jasa, pemerintah memainkan peranan penting dengan mempunyai BUMN (badan usaha milik Negara) yang berjalan dalam barang barang pokok / jasa seperti PLN,PDAM,PERTAMINA dll.

 

Perekonomian Indonesia

dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional dan pendapatan perkapita. dan untuk menjaga stabilitas perekonomian, Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan – kebijakan seperti :

Kebijakan fiskal : kebijakan yang mengatur anggaran pendapatan belanja Negara (APBN)

Dengan contoh misal anggaran belanja pegawai,pemberian subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat, perencanaan pembangunan jalan/ gedung/ fasilitas umum.

Kebijakan moneter : Kebijakan yang mengatur proses peredaran uang yang tugasnya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank sentral atau Bank pusat.

 

Tujuan kebijakan dilakukan moneter adalah

tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

 

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia

memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Sumber : https://solopellico3p.com/

WILAYAH DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN

WILAYAH DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN

WILAYAH DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia

telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang – Undang Dasar 1945. Program – Program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.Pada umumnya, partai partai peserta pemilihan umum 2004 juga mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utamanya. Pada masa Orde baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi sangat tinggi ,yaitu rata – rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 adalah 17,5 persen atau 34,5 juta orang.

Masalah penduduk miskin bukan hanya terpusat di wilayah perkotaan saja atau di pedesaan saja , hal ini dikarenakan distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan perseorangan yaitu

merupakan ukuran secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga.  Pendapatan yang diterima seseorang misal berupa gaji, sewa, upah , hal itu akan berpengaruh dengan ketimpangan atau keparahan kemiskinan karena perbedaan pendapatan gaji, upah, sewa tersebut. Untuk mengukur derajat ketimpangan pendapat digunakan kurva Lorenz yaitu Koefisien  Gini.

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan

agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata berkisar antara 0,20 hingga 0,35 (Todaro & Smith, 2006:238).

Sumber : https://dogetek.co/

1.050 Warga Lampung Mengungsi Akibat Gempa M 6,9 Banten

1.050 Warga Lampung Mengungsi Akibat Gempa M 6,9 Banten

1.050 Warga Lampung Mengungsi Akibat Gempa M 6,9 Banten

1.050 Warga Lampung Mengungsi Akibat Gempa M 6,9 Banten

Sejumlah 1.050 orang warga Lampung mengungsi di kantor Gubernur Lampung dan bekas Hotel Lima Enam akibat gempa magnitudo 6,9 Banten. Selain itu, 4 orang warga Sukabumi dan Pandeglang mengalami luka-luka.

“Provinsi Lampung ±1.000 Jiwa mengungsi dihalaman kantor Gubenur Lampung, Kabupaten Lampung Selatan ±50 orang mengungsi di EX Hotel Lima Enam, Kabupaten Sukabumi 1 orang luka-luka, Kabupaten Pandeglang 3 orang luka-luka dan Kabupaten Lebak 1 orang meninggal dunia atasnama Rasinah 48 tahun Kampung Cilangkahan akibat panik, serangan jantung,” kata Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo kepada wartawan, Sabtu (3/8/2019).

Untuk kerugian materil, Agus mengatakan ada 113 rumah rusak berat, sedang dan ringan. Selain itu, 1 kantor desa dan dua masjid rusak ringan.

Berikut kerusakan rumah, kantor desa dan masjid akibat gempa tersebut:

Kota Bogor :

• 1 unit rumah retak-retak
Kabupaten Cianjur :
• 6 unit rumah (Rusak Berat)
• 1 unit rumah (Rusak Sedang)

Kabupaten Sukabumi :

• 3 unit rumah (Rusak Berat)
• 16 unit rumah (Rusak Sedang)
• 7 unit rumah (Rusak Ringan)

Kabupaten Bandung :

• 2 unit rumah (Rusak Sedang)

Kabupaten Bandung Barat :

• 1 unit rumah (Rusak Berat)
• 1 unit rumah (Rusak Sedang)
• 4 unit rumah (Rusak Ringan)

Kabupaten Serang :

• 1 unit rumah (Rusak Sedang)
• 5 unit rumah (Rusak Ringan)

Kabupaten Pandeglang :

• 21 unit rumah (Rusak Berat)
• 37 unit rumah (Rusak Ringan)
• 1 unit masjid (Rusak Ringan)
• 1 unit kantor desa (Rusak Ringan)

Kabupaten Lebak :

• 4 unit rumah (Rusak Berat)
• 1 unit rumah (Rusak Ringan)

Kabupaten Cilegon :

• 3 unit rumah (Rusak Ringan)
• 1 unit masjid (Rusak Ringan)

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengakhiri peringatan tsunami akibat gempa magnitudo 6,9 di Banten. Seiring dengan berakhirnya peringatan tsunami, BMKG mengimbau warga yang tinggal di daerah yang sebelumnya berpotensi diterjang tsunami kembali ke rumah masing-masing.

“Berhubung peringatan dini tsunami telah dinyatakan berakhir, maka masyarakat diimbau kembali ke tempat masing-masing. Masyarakat diimbau tetap tenang, namun juga waspada apabila terjadi gempa bumi susulan,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (2/8).


Baca Artikel Lainnya:

Pakai Hijab Tapi Akhlaknya Kok Gitu? Ini Jawaban Finalis Hijab Hunt

Pakai Hijab Tapi Akhlaknya Kok Gitu? Ini Jawaban Finalis Hijab Hunt

Pakai Hijab Tapi Akhlaknya Kok Gitu? Ini Jawaban Finalis Hijab Hunt

Pakai Hijab Tapi Akhlaknya Kok Gitu? Ini Jawaban Finalis Hijab Hunt

Sebanyak 10 besar finalis Hijab Hunt mengikuti

beberapa pelatihan hari ini. Kejutan demi kejutan pun terjadi, salah satunya dalam pelatihan fashion dan make up Hijab Hunt,

Grand Finalis Sunsilk Hijab Hunt 2019, Lisa Yuandira menceritakan kisahnya saat berhijrah dan baru saja menggunakan hijabnya ke kampus.

“Karena sebelumnya itu saya baru hijrah dan sikap saya masih belum menjadi wanita yang benar, belum lebih baik. Jadi teman-teman pada bilang ‘itu hijabnya panjang, longgar, syari, tapi sifatnya kok kayak gitu sih’,” ungkap Lisa dalam pelatihan fashion dan make up di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Namun Grand Finalis Sunsilk Hijab Hunt 2019 asal Medan ini

sudah selalu siap dan punya jawabannya apabila ada orang yang mempertanyakan akhlaknya. Ia akan menjelaskan bahwa perihal hijab dan akhlak itu berbeda.

“Pakaian dan akhlak itu sangat lah berbeda. Kalau pakaian seperti berjilbab itu sangat diwajibkan oleh Allah, sedangkan akhlak itu kepribadian. Jadi menurut saya jika kita sudah pakai jilbab hasilnya kita lebih berpikir untuk melakukan sesuatu,” katanya.

“Kalau ditanya ini pakai jilbab tapi kenapa akhlaknya masih begini, ia saya butuh proses, begitu saja. Akhlak dan pakaian itu beda. Setidaknya dengan saya berjilbab seperti ini saya mengurangi dosa saya,” tambahnya.

Menanggapi Lisa

sebagai pengisi materi yang juga Direktur Marketing Duta Bangsa, Naomi Siregar, mengatakan apa yang dilakukan Lisa sudah tepat. Menurutnya setiap orang memang harusnya tidak terganggu dengan apa yang dikatakan orang lain, dalam hal ini berpakaian.

“Memang terkadang itu lah agar melatih mental kita juga, dan kita bisa menunjukkan ke orang-orang yang memang nggak suka dengan perubahan kita. Terkadang memang perubahan itu menjadi penghalang dengan lingkungan bahwa mereka nggak bisa terima perubahan dari orang,” kata Naomi.

Sebagai informasi, Lisa mendapatkan pembekalan soal fashion dan make up dalam rangkaian proses karantina Grand Finalis Sunsilk Hijab Hunt 2019 yang digelar pada 19-24 Mei 2019. Ada 10 grand finalis dari berbagai daerah yang bersama-sama mengikuti proses karantina.


Sumber:

https://www.modelbajumuslimbatik.com/

Pengertian Hak Guna Bangunan adalah

Pengertian Hak Guna Bangunan adalah

Pengertian Hak Guna Bangunan adalah

Pengertian Hak Guna Bangunan adalah

adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bagunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun, yang atas permintaan pemegang hak mengikat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya. Jangka waktu 30 tahun terhadap pemegang hak guna bangunan tersebut dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu maksimum 20 tahun.

Terjadinya Hak Guna Bangunan, sebagai berikut :

(1) Hak guna bangunan atas tanah negara ini terjadi dengan keputusan pemberian hak oleh menteri agraria atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan terjadi dengan keputusan pemberian hak oleh menteri agraria atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul dari pemegang hak pengelolaan.
(3) Hak guna bangunan atas tanah milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta perjanjian yang dibuat oleh PejabatPpembuat Akta Tanah (PPAT).
Jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimum 20 tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, kepada pemegang hak guna bangunan tersebut dapat diberikan pembaharuan hak. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak harus diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan.
Jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Atas kesepakatan pemegang hak milik dan pemeggang hak guna bangunan. Hak guna bangunan atas tanah hak milik tersebut dapat diperbaharui dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan, sebagai berikut :

(1) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayaran ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
(2) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk menggunakan tanah sesuai dengan peruntukkannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya.
(3) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
(4) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada negara, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang hak milik sesudah hak guna bangunan itu hapus.
(5) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk menyerahkan sertifikat hak guna bangunan yang telah hapus kepada kepala kantor pertanahan.
(6) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk memberikan jalan keluar, jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak guna bangunan tersebut.

Keadilan dan Kepastian hukum dengan cara merealisasikan

Keadilan dan Kepastian hukum

Keadilan dan Kepastian hukum dengan cara merealisasikan

Keadilan dan Kepastian hukum

Keadilan dan Kepastian hukum

Keadilan dan Kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum sebagaimana disebutkan di atas.

Peraturan  ada yang  tertulis dan tidak tertulis. Contoh peraturan tertulis undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan sebagainya. Contoh peraturan tidak tertulis adalah hukum  adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan negara atau  konvensi. Peraturan yang tertulis  memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwewenang,
  2. Isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu, dan
  3. Bersifat abstrak (mengatur yang belum terjadi).

Ferry Edwar  dan Fockema Andreae

Ferry Edwar  dan Fockema Andreae menyatakan, bahwa perundang-undangan (legislation, wetgeving atau  gezetgebung) mempunyai dua pengertian, pertama perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan perundang-undangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan- peraturan, baik  tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

 

Artikel terkait :

Konsep dan Hakekat Perundang-undangan Nasional

Konsep dan Hakekat Perundang-undangan Nasional

Konsep dan Hakekat Perundang-undangan Nasional

Konsep dan Hakekat Perundang-undangan Nasional

Bagaimana seharusnya seseorang bersikap dan bertindak baik terhadap sesamanya maupun terhadap alam? Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dilakukan oleh seseorang, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam  kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Agar dalam bersikap dan bertindak tidak saling merugikan di antara sesama manusia diciptakanlah seperangkat kaidah atau norma atau aturan.

Hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda. Agar kepentingan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertubrukan dibuatkan seperangkat aturan. Jadi yang disebut kaidah adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bergaul dengan manusia lainnya.

Hubungan antara manusia

Dalam hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang terpenting adalah bagaimana reaksi yang ditimbulkan dari hubungan tersebut, dan inilah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi lebih luas. Misalnya dia seorang guru, dia memerlukan reaksi apakah yang berbentuk punishment (hukuman) atau  reward (hadian/penghargaan) yang kemudian menjadi dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya.

Soerjono Soekanto, menyatakan, bahwa sejak dilahirkan manusia telah mempunyai  dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu :

  1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat
  2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Jadi  jelas, bahwa sejak dilahirkannya  dan secara kodrat manusia selalu ingin menyatu dengan manusia lain dan lingkungan sekitarnya dalam suatu tatanan kehidupanbermasyarakat untuk saling  berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya satu sama lain.

Untuk dapat menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia dikaruniai akal pikiran dan perasaan sebagai pendorong dalam beraktivitas. Melalui akal, pikiran dan perasaannya manusia menghasilkan berbagai barang kebutuhan hidup. Misalnya untuk melindungi diri dari sengatan matahari, kucuran hujan, dan menghindari serangan binatang buas, manusia membuat rumah. Kemudian untuk mempertahankan kehidupannya manusia juga mencari dan menciptakan aneka makanan dan sebagainya.

Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus dapat melaksanakan berbagai kaidah hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan demikian kita ikut berpartisipasi dalam  mewujudkan ketertiban di masyarakat. Ketertiban dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu

sama lain, bagaikan satu mata uang dengan dua sisinya. Mengapa? Cicero kurang lebih 2000 tahun yang lalu menyatakan: “Ubi societas ibi ius” artinya apabila ada masyarakat pasti ada kaidah (hukum). Kaidah (hukum) yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan.

Kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat

Dengan adanya kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat menyadari apa  yang menjadi hak dan kewajibannya. Perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya di masyarakat.

J.P. Glastra van Loan menyatakan, dalam menjalankan peranannya, hukum mempunyai fungsi :

  1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
  2. Menyelesaikan pertikaian;
  3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan, jika perlu dengan kekerasan;
  4. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;

 

Sumber : https://ngelag.com/

Sikap Positif Terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Perubahan

Pelaksanaan UUD 1945

Sikap Positif Terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Perubahan

Pelaksanaan UUD 1945

Apa tujuan perubahan?

Pada dasarnya  mengubah atau mengamandemen suatu peraturan dimaksudkan untuk menyempurnakan, melengkapi, atau mengganti peraturan yang sudah ada sebelumnya. Tentu saja hasil perubahan itu diharapkan lebih baik dan berguna bagi rakyat.  Demikian pula halnya terhadap perubahan terhadap UUD 1945.

Perubahan UUD 1945

Pada uraian sebelumnya telah dipaparkan hasil-hasil perubahan UUD 1945, yang ditetapkan dalam Sidang Umum MPR 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan UUD 1945 bukan hanya menyangkut perubahan jumlah bab, pasal, dan ayat tetapi juga adanya perubahan sistem ketatanegaraan RI.

Hasil-hasil perubahan tersebut menunjukkan adanya penyempurnaan kelembagaan negara, jaminan dan perlindungan HAM,  dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis. Hasil- hasil perubahan tersebut telah melahirkan peningkatan pelaksanaan kedaulatan rakyat, utamanya dalam pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perubahan itu secara lebih rinci antara lain sebagai  berikut.

  1. MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan berada di atas lembaga negara lain, berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR, Presiden, BPK, MA, MK, DPD, dan Komisi Yudisial.
  2. Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula dipegang oleh Presiden beralih ke tangan DPR.
  3. Presiden dan wakil Presiden yang semula dipilih oleh MPR berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung dalam satu pasangan.
  4. Periode masa jabatan Presiden dan wakil Presiden yang semula tidak dibatasi, berubah menjadi maksimal dua kali masa jabatan.
  5. Adanya lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi.
  6. Presiden dalam hal mengangkat dan menerima duta dari Negara lain  harus memperhatikan pertimbangan  DPR.
  7. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR  dalam hal memberi amnesti dan rehabilitasi.

Pelaksanaan UUD 1945

Sebagai warga negara, kalian hendaknya mampu  menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan (amandeman).  Sikap positif tersebut antara lain:

  1. Menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para politisi yang dengan gigih memperjuangkan reformasi tatanan kehidupan bernegara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan,
  2. Menghargai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara khususnya MPR yang telah melakukan perubahan terhadap UUD 1945
  3. M enyadari manfaat hasil  perubahan UUD 1945,
  4. Mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945 hasil perubahan,
  5. Mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 1945,
  6. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan hasil perubahan UUD 1945,
  7. Menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah UUD 1945 temasuk tata tertib sekolah.

Tanpa sikap positif warga negara terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan, maka hasil perubahan UUD 1945 itu tidak akan banyak berarti bagi kebaikan hidup bernegara. Tanpa kesadaran untuk mematuhi UUD 1945 hasil perubahan, maka penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara tidak akan jauh berbeda dengan se-belumnya. Itulah beberapa sikap dan perilaku yang hendaknya ditujukkan oleh warga negara yang baik.

Sumber : https://www.ram.co.id/

Milad Ke-39 Masjid Istiqlal, Kuatkan Rasa Kebinekaan dan Toleransi Antarumat Beragama

Milad Ke-39 Masjid Istiqlal, Kuatkan Rasa Kebinekaan dan Toleransi Antarumat Beragama

Milad Ke-39 Masjid Istiqlal, Kuatkan Rasa Kebinekaan dan Toleransi Antarumat Beragama

Kemendikbud — Merayakan Milad ke-39 Masjid Istiqlal

diharapkan dapat menguatkan rasa kebinekaan dan toleransi antarumat beragama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa semangat pembangunan Masjid Istiqlal yaitu kebersamaan dan keberagaman yang harus terus dipelihara.

“Semangat pembangunan Masjid Istiqlal yaitu kebersamaan dan keberagaman harus terus dipelihara”, ujarnya saat membuka sekaligus meresmikan Pameran Arsip Sejarah Istiqlal di Jakarta, (22-2-2017).

Dalam acara merayakan Milad ke-39 Masjid Istiqlal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut terlibat merayakan Milad ke-39 Masjid Istiqlal, salah satu kegiatannya yaitu membersihkan Masjid Istiqlal hingga sampai ke bagian-bagian yang sulit dijangkau seperti menara, atap dan lubang angin juga tangga dan lantai.

Kegiatan yang telah dilaksanakan tanggal 10 sd 27 Februari 2017

ini merupakan kerja sama Kemendikbud dengan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) dengan melibatkan gabungan elemen masyarakat dan sekitar 200 pecinta alam, yang secara sukarela dan dengan keinginan sendiri ikut terlibat dalam kegiatan ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir dan meresmikan Milad ke-39 Masjid Istiqlal tersebut menyampaikan, Masjid juga dapat berfungsi sebagai tempat berbudaya. “Masjid Istiqlal, salah satu masjid terbesar di dunia memiliki sejarah yang panjang, seperti yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, yang mengatakan bahwa Masjid Istiqlal didirikan bersanding dengan Katedral untuk memberikan kepada bangsa ini bangsa yang sangat berdiri bersama-sama kita semuanya, melambangkan kebersamaan dalam keberagaman.” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Dirjen Kebudayaan) Hilmar Farid mengatakan, sejak tahun 2005 Masjid Istiqlal ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya nasional sehingga Kemendikbud memiliki tugas untuk merawat dan memeliharanya.

“Masjid Istiqlal merupakan Masjid yang sangat bersejarah, Masjid pertama di Indonesia yang memiliki bentuk arsitektur modern dan terbesar di Indonesia. Masjid Istiqlal ini di samping menjadi tempat ibadah, tetapi juga kita kembangkan menjadi tempat pusat kebudayaan dan juga pusat peradaban”, ujar Hilmar saat menyampaikan laporannya mengenai kegiatan perayaan milad tersebut.

Kegiatan merayakan Milad ke-39 Masjid Istiqlal bertujuan untuk menyegarkan kembali atas ingatan kebangsaan Indonesia tentang pentingnya upaya merawat cita-cita kemerdekaan bangsa dalam semangat kebinekaan. Merayakan Milad Istiqlal juga diharapkan mempunyai potensi menjawab tugas yang diemban pemerintah Indonesia untuk menguatkan rasa kebinekaan, rasa saling pengertian dan toleransi antarumat beragama, serta menimbulkan kesadaran jati diri bangsa Indonesia. (Nur Widiyanto/Anandes Langguana)

 

Baca Juga :