Pengertian Kode Etik Profesi adalah

Pengertian Kode Etik Profesi adalah

Pengertian Kode Etik Profesi adalah

Pengertian Kode Etik Profesi adalah

Adapun pengertian dari profesi itu sendiri dapat dirumuskan dari beberapa pendapat sebagai berikut :

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia ( 1999 )

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian ( keterampilan, kejujuran, dan sebagainya ) tertentu

Menurut Aubert ( 1973 )

Profesi adalah pekerjaan pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematika ( ilmu ) pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama dari masyarakat.

Menurut E Sumaryono

Profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandangnya mengetahui pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat / saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya.

Lili Rasyidi ( 2002 )

Profesi adalah pekerjaan tetap berupa pelayanan ( servis occupation ). Pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu, dihayati sebagai suatu panggilan hidup, serta terikat pada etika umum dan etika khusus ( etika profesi ) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesame manusia.

Sumber:

https://balad.org/

Apresiasi Program ‘Sidoarjo, The Smart Investment City’

Apresiasi Program 'Sidoarjo, The Smart Investment City'

Apresiasi Program ‘Sidoarjo, The Smart Investment City’

Apresiasi Program 'Sidoarjo, The Smart Investment City'

KOMINFO, Sidoarjo

Indonesia International Smart City Expo dan Forum 2019 berlangsung selama 3 hari mulai tgl 17 -19 Juli di Jakarta Convention Center (JCC), Komplek Senayan, Jakarta Pusat.

Acara dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla dan dihadiri, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Gubernur, Walikota dan Bupati.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengapresiasi kepada Gubernur/Walikota dan Bupati yang sudah bekerja keras membangun daerah/kotanya menuju kota cerdas.

Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak luput dari perhatian Wapres Jusuf Kalla.

“OPD punya peran besar dalam mengembangkan daerahnya menjadi kota cerdas atau smart city”, ujar Jusuf Kalla.

Provinsi Jawa Timur menunjuk tiga kab/kota jadi peserta Indonesia International Smart City Expo dan Forum 2019, yakni Kota Surabaya, Kab Sidoarjo dan Kab Banyuwangi.

Menkominfo RI Rudiantara saat sesi diskusi forum mengatakan konsep kota cerdas atau smart city adalah tidak selalu terkait teknologi saja, namun konsep kota cerdas adalah bagaimana seorang kepala daerah mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

“Memberikan kemudahan layanan non perizinan dan pelayanan perizinan usaha menjadi indikator ukuran kota cerdas atau smart city”, kata Rudiantara.

Rudiantara mengapresiasi terobosan dari pemkab Sidoarjo yang sudah membangun jaringan FO sebagai sarana utama pendukung percepatan pelayanan perizinan usaha untuk menaikkan nilai investasi.

“Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha seperti yang dilakukan pemkab Sidoarjo sudah tepat”, ujar Rudiantara saat mengunjungi booth pameran Sidoarjo.

Sidoarjo menjadi satu-satunya daerah yang sudah memiliki infrastruktur jaringan teknologi Fiber Optik (FO) dan data center yang dikelola secara mandiri dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Sidoarjo.

Mengusung keunggulan infrastruktur teknologi informasi sebagai pendukung utama kinerja perangkat daerah. Sidoarjo menawarkan kemudahan dan kecepatan pelayanan mengurus perizinan usaha kepada para investor.

Dalam tiga tahun terakhir, nilai investasi yang masuk di Kabupaten Sidoarjo tiap tahun naik. Tahun 2016 investasi yang masuk sebesar 16,9 triliun rupiah, tahun 2017 sebesar 17,8 triliun rupiah, tahun 2018 naik mencapai 23,8 triliun rupiah kemudian tahun 2019 triwulan pertama 1,7 triliun rupiah. Didominasi sektor perdagangan, kemudian disusul industri dan jasa.

Bupati Saiful Ilah mengatakan, dukungan sarana teknologi melalui pemanfaatan jaringan FO dikemas dalam konsep “Sidoarjo, The Smart Investment City” atau Sidoarjo Kota Cerdas Investasi. Tujuannya untuk mendukung kecepatan dan kemudahan mengurus perizinan usaha sehingga akan banyak investor yang tertarik.

“Sidoarjo, The Smart Investment City”

adalah program peningkatan kualitas layanan investasi di kabupaten sidoarjo. Peningkatan kualitas layanan tersebut dimulai dengan pengintegrasian layanan publik dalam satu gedung dengan memanfaatkan teknologi informasi jaringan fiber optik” Ujar Saiful Ilah.

Selain itu juga untuk kelancaran pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengandalkan koneksi jaringan internet dan intranet.

Sejak diresmikan pada januari 2019, mal pelayanan publik melayani 168 jenis pelayanan, termasuk layanan perizinan online. Tiap hari melayani rata-rata 600 orang pemohon, sistem antrian sudah menggunakan online.

“Penggunaan teknologi informasi secara optimal oleh organisasi perangkat daerah dan pelaku usaha diharapkan menjadi pendorong terwujudnya “Sidoarjo The Smart Investment City” atau sidoarjo kota cerdas investasi”, ujar Saiful Ilah.

Tahun ini sarana infrastruktur jaringan Fiber Optik (FO) yang sudah terpasang sepanjang 105 kilo meter berfungsi mengoptimalkan akses data dan informasi melalui internet dan intranet di seluruh kantor dinas dan kecamatan sampai ke desa.

” Tahun ini sudah terpasang jaringan FO sepanjang 105 km dari target yang akan dipasang sepanjang 140 km, target selesai tahun 2021″, kata Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Y. Siswojo

Selain mendukung peningkatan investasi di Sidoarjo, jaringan FO juga bisa dimanfaatkan untuk ATCS, monitoring layanan publik serta berfungsi melindungi dan mengamankan data-data penting termasuk data para investor dan seluruh data yang dikelola oleh dinas atau opd.

“Kebijakan bupati sidoarjo yang mengamanatkan bahwa “Tiap OPD (organisasi perangkat daerah) minimal harus mempunyai satu inovasi” maka layanan pemerintahan mulai bertransformasi berbasis aplikasi teknologi informasi”, ujar Siswojo yang bulan depan sudah memasuki masa pensiun.

Saat ini jumlah aplikasi yang sudah dimiliki sidoarjo mencapai 60 aplikasi. Mulai dari aplikasi e- government hingga aplikasi layanan mengurus ijin usaha dan izin lainnya.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan sarana free wifi sudah masuk ke desa-desa dan kelurahan. Tahun 2019 seluruh desa di 9 kecamatan sudah bisa mengakses free wifi. Tahun 2021 ditargetkan seluruh desa/kelurahan sebanyak 353 sudah terakses free wifi.

Ruang terbuka hijau seperti alun – alun dan taman-taman di tengah kota sudah terfasilitasi free wifi/begitu juga layanan rumah sakit umum daerah sebanyak 50 ruangan sudah dipasang akses free wifi.(ir/kominfo).

Artikel terkait ;

Guru TIK di Yogyakarta Dapat Pelatihan Python

Guru TIK di Yogyakarta Dapat Pelatihan Python

Guru TIK di Yogyakarta Dapat Pelatihan Python

Guru TIK di Yogyakarta Dapat Pelatihan Python

Jakarta

Program Coding Teacher Academy (CTA) menyambangi Yogyakarta. Sejumlah guru TIK SMA dan SMK di Kota Pelajar pun diberikan pelatihan pemrograman Python.

Program CTA diselenggarakan Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta. Diharapkan guru-guru dapat semakin meningkatkan kemampuan dan keahliannya. Sehingga dapat ditularkan melalui pengajaran, praktikum, dan pelatihan kepada siswa-siswa.

“Diharapkan ke depannya akan lahir siswa-siswa yang berkemampuan coding atau pemrograman komputer, sehingga diharapkan mampu menjadi penyokong kemajuan industri berbasis digital dan ekonomi digital,” kata Noor Iza, Ketua Sekolah Tinggi Multi Media dalam keterangan resminya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Program CTA sendiri dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai rangkaian dari kegiatan pelatihan-pelatihan menghasilkan digital talent yang menjadi kebutuhan industri digital yang mana Indonesia pada saat ini sedang mengalami kemajuan yang sangat signifikan.

Program DTS CTA ini secara keseluruhan diikuti oleh diikuti oleh 2.000 guru bidang TIK yang diselenggarakan di 4 kota yaitu Yogyakarta, Cikarang, Tangerang Selatan dan Jakarta. Jumlah peserta CTA di Yogyakarta sendiri sejumlah 704.

Pelatihan CTA ini dibuka secara serentak oleh Basuki Yusuf Iskandar

Kepala Balitbang SDM Kemenkominfo, (1-19/7/2019). Menurut Basuki, program dengan dukungan mitra perusahaan global Cisco itu ditujukan memberikan pengetahuan mengenai pemrograman berbasis Python untuk guru TIK.

“Setelah mengikuti program ini, guru-guru dapat meneruskan ilmu pengetahuan yang didapat kepada siswa/siswa di sekolah tempat mengajarnya”, ujar Basuki.

Pelatihan Coding Teacher Academy 2019 ini menggandeng Global Tech Company yang menyediakan kurikulum, silabus, modul pembelajaran dan formasi instruktur. Pelatihan berlangsung selama 70 jam pelajaran yang meliputi kegiatan pelatihan online dan offline.

Salah satu peserta pelatihan guru TIK asal Indramayu, Ibnu Fajar menilai pelatihan ini sangat bagus dan bermanfaat juga untuk para guru. Sehingga mereka dapat mengikuti kemajuan teknologi informasi.

“Semoga dapat menjadi bekal untuk para siswa dalam menghadapi persaingan teknologi ketika nanti guru sampaikan ilmu-ilmu yang telah didapat dari pelatihan DTS CTA,” ujarnya.

“Pelatihan coding yang saya dapatkan memberikan wawasan yang sangat berarti dan sangat bermanfaat mengingat teknologi saat ini sudah sangat maju,” kata Edy Raharjo, guru TIK SMK Negeri Kebonagung Jawa Timur.

 

Sumber : https://symbiantweet.com/

Rampungkan Penyediaan 4000 BTS pada 2020

Rampungkan Penyediaan 4000 BTS pada 2020

Rampungkan Penyediaan 4000 BTS pada 2020

Rampungkan Penyediaan 4000 BTS pada 2020

TIMESINDONESIA, JAKARTA

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), berencana menghadirkan 4000 Base Transceiver Station (BTS) yang ditargetkan rampung pada tahun depan.

Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI

Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI yang digelar hari ini, Senin (22/7/2019), Direktur Utama BAKTI Anang Latif menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan yang dilakukan guna melancarkan program penyediaan satelit kapasitas tinggi milik pemerintah tersebut.

“Berawal dari konsolidasi kami dengan operator, kami mengidentifikasi lokasi mana saja yang menjadi tanggung jawab operator komersial dalam hal ini operator seluler dan (lokasi) mana yang menurut mereka tidak akan dikembangkan, karena dengan alasan bisnis,” ujar Anang di Komplek Senayan, Jakarta Pusat.

Anang menyebut, pihaknya mengidentifikasi sedikitnya 9000 lebih lokasi pembangunan berdasarkan peta desa digital yang dipunyai BAKTI.

“Namun demikin kami akan fokus pada desa-desa yang teridentifikasi melalui peta ini yang ada populasinya, ada sekitar 5000 desa yang menjadi target utama kami dalam konteks pengembangan jaringan seluler,” jelasnya.

Adapun dalam dua tahun terakhir sebutnya, sebanyak 1000 lokasi diantaranya sudah berhasil dikembangkan. Sedangkan sisanya, BAKTI menargetkan akan selesai pada tahun depan.

“1000 di (tahun) 2019, 3000 di 2020,” tutur Anang.

Untuk skema pembangunan infrastruktur, BAKTI memfokuskan lokasinya pada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dengan melibatkan sejumlah stakeholder. Di mana mereka akan menyiapkan infrastruktur pasif semisal tower dan juga listrik.

“Karena jaringan seluler ini membutuhkan listrik yang beroperasi 24/7 tanpa terputus, itulah kenapa ketersediaan listrik menjadi penting,” tuturnya dalam rapat yang turut dihadiri Menkominfo Rudiantara.

Lebih lanjut, hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan program 4000 BTS oleh BAKTI ini adalah ketersediaan lahan. Anang mengaku pihaknya kesulitan mendapatkan lahan tanpa adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan Desa setempat.

Sumber : https://thesrirachacookbook.com/

Sandal Kulit Untuk Sang Raja

Sandal Kulit Untuk Sang Raja

Sandal Kulit Untuk Sang Raja

 

Dahulu, disebuah kerajaan yang mamkmur

ada seorang Raja ingin berkeliling negeri untuk melihat keadaan rakyatnya. Iapun memutuskan untuk berjalan kaki, namun baru beberapa meter saja berjalan di luar istana, kakinya terluka karena terantuk batu. Sang rajapun berpikir, ‘Ternyata jalan-jalan di negeriku ini jelek sekali, aku harus memperbaikinya.”
Maharaja lalu memanggil seluruh menteri istana, ia memerintahkan untuk melapisi seluruh jalan-jalan di seluruh negeri dengan kulit sapi yang terbaik. Segera saja para menteri istana melakukan persiapan-persiapan dengan mengumpulkan sapi-sapi dari seluruh negeri.

Ditengah-tengah kesibukan yang luar biasa itu

datanglah seorang pertapa menghadapsang araja. Pertapa itupun berkata kpeada sang raja, “Wahai Paduka, mengapa Paduka hendak membuat sekian banyak kulit sapi unutk melapisi jalan-jalan di negeri ini. Padahal, yang Paduka perlukan hanyalah dua potong kulit sapi untuk melapisi telapak kaki Paduka saja”. Sang rajapun berpikir sejenak, lalu ia berkata. “Kau benar, sesungguhnya yang aku butuhkan hanyalah dua potong kulit sapi seukuran kakiku”. Konon sejak itulah dunia menemukan kulit pelapis telapak kaki yang kita sebut “sandal”.

Kawan, kadangkala untuk membuat dunia menjadi tempat yang nyaman

kita harus mengubah cara pandang akan dunia, hati kita, dan diri kita sendiri, bukan dengan jalan mengubah dunia itu terlebih dahulu.
Kita seringkali keliru dalam menafsirkan dunia. Dunia ada dalam pikiran kita. Kadang kita merasa dunia ini hanyalah suatu bentuk personal milik kita sendiri, dan pemain di dalamnya adalah kita sendiri. Bahkan tak ada orang lain yang terlibat disana. Sebab, seringkali dalam pandangan kita, dunia adalah bayangan kita sendiri.
Ya, memang jalan kehidupan yang kita tempuh akan terjal dan berbatu. Namun, Manakah yang kita pilih, melapisi setiap jalan itu dengan permadani berbulu agar kita tak pernah merasakan sakit atau melapisi hati kita, agar kita dapat bertahan melalui jalan-jalan dimanapun?

Baca Juga :

PEREKONOMIAN INDONESIA

PEREKONOMIAN INDONESIA

PEREKONOMIAN INDONESIA

 Perekonomian Indonesia dalam sistemnya

menggunakan system perekonomian campuran atau bisa dikatakan system ekonomi  perpanduan system ekonomi kapitalis dengan system sosialis yang  perekonomian dijalankan oleh warga Negara, pihak swasta , dan badan badan perekonomian tetapi pemerintah melakukan pengawasan dan mengatur  jalannya perekonomian.

    Sektor – sektor yang berjalan di Indonesia adalah sektor agraris,ekstraktif,industry,niaga dan jasa, pemerintah memainkan peranan penting dengan mempunyai BUMN (badan usaha milik Negara) yang berjalan dalam barang barang pokok / jasa seperti PLN,PDAM,PERTAMINA dll.

 

Perekonomian Indonesia

dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional dan pendapatan perkapita. dan untuk menjaga stabilitas perekonomian, Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan – kebijakan seperti :

Kebijakan fiskal : kebijakan yang mengatur anggaran pendapatan belanja Negara (APBN)

Dengan contoh misal anggaran belanja pegawai,pemberian subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat, perencanaan pembangunan jalan/ gedung/ fasilitas umum.

Kebijakan moneter : Kebijakan yang mengatur proses peredaran uang yang tugasnya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank sentral atau Bank pusat.

 

Tujuan kebijakan dilakukan moneter adalah

tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

 

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia

memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Sumber : https://solopellico3p.com/

WILAYAH DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN

WILAYAH DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN

WILAYAH DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia

telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang – Undang Dasar 1945. Program – Program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.Pada umumnya, partai partai peserta pemilihan umum 2004 juga mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utamanya. Pada masa Orde baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi sangat tinggi ,yaitu rata – rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 adalah 17,5 persen atau 34,5 juta orang.

Masalah penduduk miskin bukan hanya terpusat di wilayah perkotaan saja atau di pedesaan saja , hal ini dikarenakan distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan perseorangan yaitu

merupakan ukuran secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga.  Pendapatan yang diterima seseorang misal berupa gaji, sewa, upah , hal itu akan berpengaruh dengan ketimpangan atau keparahan kemiskinan karena perbedaan pendapatan gaji, upah, sewa tersebut. Untuk mengukur derajat ketimpangan pendapat digunakan kurva Lorenz yaitu Koefisien  Gini.

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan

agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata berkisar antara 0,20 hingga 0,35 (Todaro & Smith, 2006:238).

Sumber : https://dogetek.co/

1.050 Warga Lampung Mengungsi Akibat Gempa M 6,9 Banten

1.050 Warga Lampung Mengungsi Akibat Gempa M 6,9 Banten

1.050 Warga Lampung Mengungsi Akibat Gempa M 6,9 Banten

1.050 Warga Lampung Mengungsi Akibat Gempa M 6,9 Banten

Sejumlah 1.050 orang warga Lampung mengungsi di kantor Gubernur Lampung dan bekas Hotel Lima Enam akibat gempa magnitudo 6,9 Banten. Selain itu, 4 orang warga Sukabumi dan Pandeglang mengalami luka-luka.

“Provinsi Lampung ±1.000 Jiwa mengungsi dihalaman kantor Gubenur Lampung, Kabupaten Lampung Selatan ±50 orang mengungsi di EX Hotel Lima Enam, Kabupaten Sukabumi 1 orang luka-luka, Kabupaten Pandeglang 3 orang luka-luka dan Kabupaten Lebak 1 orang meninggal dunia atasnama Rasinah 48 tahun Kampung Cilangkahan akibat panik, serangan jantung,” kata Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo kepada wartawan, Sabtu (3/8/2019).

Untuk kerugian materil, Agus mengatakan ada 113 rumah rusak berat, sedang dan ringan. Selain itu, 1 kantor desa dan dua masjid rusak ringan.

Berikut kerusakan rumah, kantor desa dan masjid akibat gempa tersebut:

Kota Bogor :

• 1 unit rumah retak-retak
Kabupaten Cianjur :
• 6 unit rumah (Rusak Berat)
• 1 unit rumah (Rusak Sedang)

Kabupaten Sukabumi :

• 3 unit rumah (Rusak Berat)
• 16 unit rumah (Rusak Sedang)
• 7 unit rumah (Rusak Ringan)

Kabupaten Bandung :

• 2 unit rumah (Rusak Sedang)

Kabupaten Bandung Barat :

• 1 unit rumah (Rusak Berat)
• 1 unit rumah (Rusak Sedang)
• 4 unit rumah (Rusak Ringan)

Kabupaten Serang :

• 1 unit rumah (Rusak Sedang)
• 5 unit rumah (Rusak Ringan)

Kabupaten Pandeglang :

• 21 unit rumah (Rusak Berat)
• 37 unit rumah (Rusak Ringan)
• 1 unit masjid (Rusak Ringan)
• 1 unit kantor desa (Rusak Ringan)

Kabupaten Lebak :

• 4 unit rumah (Rusak Berat)
• 1 unit rumah (Rusak Ringan)

Kabupaten Cilegon :

• 3 unit rumah (Rusak Ringan)
• 1 unit masjid (Rusak Ringan)

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengakhiri peringatan tsunami akibat gempa magnitudo 6,9 di Banten. Seiring dengan berakhirnya peringatan tsunami, BMKG mengimbau warga yang tinggal di daerah yang sebelumnya berpotensi diterjang tsunami kembali ke rumah masing-masing.

“Berhubung peringatan dini tsunami telah dinyatakan berakhir, maka masyarakat diimbau kembali ke tempat masing-masing. Masyarakat diimbau tetap tenang, namun juga waspada apabila terjadi gempa bumi susulan,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (2/8).


Baca Artikel Lainnya:

Pakai Hijab Tapi Akhlaknya Kok Gitu? Ini Jawaban Finalis Hijab Hunt

Pakai Hijab Tapi Akhlaknya Kok Gitu? Ini Jawaban Finalis Hijab Hunt

Pakai Hijab Tapi Akhlaknya Kok Gitu? Ini Jawaban Finalis Hijab Hunt

Pakai Hijab Tapi Akhlaknya Kok Gitu? Ini Jawaban Finalis Hijab Hunt

Sebanyak 10 besar finalis Hijab Hunt mengikuti

beberapa pelatihan hari ini. Kejutan demi kejutan pun terjadi, salah satunya dalam pelatihan fashion dan make up Hijab Hunt,

Grand Finalis Sunsilk Hijab Hunt 2019, Lisa Yuandira menceritakan kisahnya saat berhijrah dan baru saja menggunakan hijabnya ke kampus.

“Karena sebelumnya itu saya baru hijrah dan sikap saya masih belum menjadi wanita yang benar, belum lebih baik. Jadi teman-teman pada bilang ‘itu hijabnya panjang, longgar, syari, tapi sifatnya kok kayak gitu sih’,” ungkap Lisa dalam pelatihan fashion dan make up di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Namun Grand Finalis Sunsilk Hijab Hunt 2019 asal Medan ini

sudah selalu siap dan punya jawabannya apabila ada orang yang mempertanyakan akhlaknya. Ia akan menjelaskan bahwa perihal hijab dan akhlak itu berbeda.

“Pakaian dan akhlak itu sangat lah berbeda. Kalau pakaian seperti berjilbab itu sangat diwajibkan oleh Allah, sedangkan akhlak itu kepribadian. Jadi menurut saya jika kita sudah pakai jilbab hasilnya kita lebih berpikir untuk melakukan sesuatu,” katanya.

“Kalau ditanya ini pakai jilbab tapi kenapa akhlaknya masih begini, ia saya butuh proses, begitu saja. Akhlak dan pakaian itu beda. Setidaknya dengan saya berjilbab seperti ini saya mengurangi dosa saya,” tambahnya.

Menanggapi Lisa

sebagai pengisi materi yang juga Direktur Marketing Duta Bangsa, Naomi Siregar, mengatakan apa yang dilakukan Lisa sudah tepat. Menurutnya setiap orang memang harusnya tidak terganggu dengan apa yang dikatakan orang lain, dalam hal ini berpakaian.

“Memang terkadang itu lah agar melatih mental kita juga, dan kita bisa menunjukkan ke orang-orang yang memang nggak suka dengan perubahan kita. Terkadang memang perubahan itu menjadi penghalang dengan lingkungan bahwa mereka nggak bisa terima perubahan dari orang,” kata Naomi.

Sebagai informasi, Lisa mendapatkan pembekalan soal fashion dan make up dalam rangkaian proses karantina Grand Finalis Sunsilk Hijab Hunt 2019 yang digelar pada 19-24 Mei 2019. Ada 10 grand finalis dari berbagai daerah yang bersama-sama mengikuti proses karantina.


Sumber:

https://www.modelbajumuslimbatik.com/

Pengertian Hak Guna Bangunan adalah

Pengertian Hak Guna Bangunan adalah

Pengertian Hak Guna Bangunan adalah

Pengertian Hak Guna Bangunan adalah

adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bagunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun, yang atas permintaan pemegang hak mengikat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya. Jangka waktu 30 tahun terhadap pemegang hak guna bangunan tersebut dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu maksimum 20 tahun.

Terjadinya Hak Guna Bangunan, sebagai berikut :

(1) Hak guna bangunan atas tanah negara ini terjadi dengan keputusan pemberian hak oleh menteri agraria atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan terjadi dengan keputusan pemberian hak oleh menteri agraria atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul dari pemegang hak pengelolaan.
(3) Hak guna bangunan atas tanah milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta perjanjian yang dibuat oleh PejabatPpembuat Akta Tanah (PPAT).
Jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimum 20 tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, kepada pemegang hak guna bangunan tersebut dapat diberikan pembaharuan hak. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak harus diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan.
Jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Atas kesepakatan pemegang hak milik dan pemeggang hak guna bangunan. Hak guna bangunan atas tanah hak milik tersebut dapat diperbaharui dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan, sebagai berikut :

(1) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayaran ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
(2) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk menggunakan tanah sesuai dengan peruntukkannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya.
(3) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
(4) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada negara, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang hak milik sesudah hak guna bangunan itu hapus.
(5) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk menyerahkan sertifikat hak guna bangunan yang telah hapus kepada kepala kantor pertanahan.
(6) Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban untuk memberikan jalan keluar, jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak guna bangunan tersebut.