Sumber Gaji Honorer PPPK Belum Jelas

Sumber Gaji Honorer PPPK Belum Jelas

Sumber Gaji Honorer PPPK Belum Jelas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkirakan setidaknya ada 1,5 juta guru

dari 3,2 juta guru di Indonesia berstatus honorer. Jumlah itu masih ditambah staf bagian administrasi yang juga memiliki tenaga honorer tidak sedikit. Selain Kemendikbud, sejumlah kementerian lain juga memiliki tenaga honorer yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selama ini, tenaga honorer tidak memiliki jenjang karier yang jelas. Karena itulah, pemerintah membuka skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses rekrutmen dimulai bulan Februari lalu. Sayangnya, hingga saat ini belum jelas, siapa yang nantinya akan menanggung gaji PPPK. Sejumlah pemerintah daerah secara terbuka menyatakan belum menganggarkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, khusus di kementeriannya,

dia upayakan gaji PPPK ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Daerah tidak punya anggaran di APBD. Padahal saya sudah sampaikan, akan kita upayakan dari APBN. Saya sedang memohon kepada Ibu Menteri Keuangan, supaya pengangkatan guru honorer itu, kalau sudah menjadi pegawai PPPK, anggaran gajinya diambilkan dari APBN. Mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasi. Sekarang sudah pemberkasan, baik yang PNS maupun yang PPPK, dan kita usahakan setelah itu ada tes rekrutmen lagi,” kata Muhajir, Rabu (27/3)

Badan Kepegawaian Negara hingga 25 Maret 2019 masih melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran untuk gaji PPPK.

BKN berharap, Pemda mampu mengusulkan jumlah yang proporsional sesuai prioritas mereka.

Hal ini terkait kewajiban Pemda sendiri yang harus menggaji PPPK jika sudah terpilih nanti.

Koordinator Wilayah Forum Honorer Kategori II Indonesia (FHK2I) Yogyakarta, Eka Mujiyanta kepada VOA mengatakan, anggota forum bersikap berbeda terhadap skema itu. Meski tetap menghargai solusi yang diambil pemerintah, sebagian guru di daerah tetap tidak mau mendaftar.

“Harapan dari semua tenaga honorer itu kan rasa keadilan, rasa kemanusiaan. Perjuangan kami-kami ini sudah puluhan tahun. Jadi yang diminta ke pemerintah itu, terutama ke pemerintah pusat, terutama adalah regulasi. Pengangkatan. Tentunya menjadi CPNS,” kata Eka. (der/fin)

 

Sumber :

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/comment/view/401/0/83420